Meninjau kembali sistem eksekusi hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saat ini, sistem eksekusi hukum di Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan dan masalah yang perlu segera ditangani.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, “Sistem eksekusi hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Banyak kasus di mana pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya karena berbagai alasan teknis dan administratif.”
Sistem eksekusi hukum yang belum efektif ini juga menjadi sorotan bagi banyak pihak, termasuk Komisi Hukum dan HAM DPR RI. Menurut mereka, perlu ada perubahan yang lebih menyeluruh dalam sistem eksekusi hukum di Indonesia agar keadilan dapat terwujud dengan baik.
Salah satu masalah utama dalam sistem eksekusi hukum di Indonesia adalah kelebihan kapasitas di lapas. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM RI, tingkat hunian lapas di Indonesia mencapai rata-rata 149%, jauh di atas standar internasional yang hanya sebesar 100%.
Menurut Andi Rezaldy, seorang aktivis hak asasi manusia, “Kelebihan kapasitas di lapas menyebabkan kondisi tahanan menjadi tidak manusiawi. Banyak tahanan yang harus tidur bergantian karena kurangnya tempat tidur, dan hal ini tentu saja melanggar hak asasi manusia mereka.”
Oleh karena itu, meninjau kembali sistem eksekusi hukum di Indonesia menjadi sangat penting agar masalah kelebihan kapasitas di lapas dapat segera diatasi. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan kualitas dalam pelaksanaan eksekusi hukum agar keadilan dapat benar-benar terwujud.
Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dalam sistem eksekusi hukum di Indonesia, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meninjau kembali sistem eksekusi hukum di Indonesia bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan kerja sama semua pihak, hal ini tentu bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan.